Pelayanan publik yang baik tidak lahir dari penilaian sepihak, melainkan dari kesediaan mendengar masukan para pemangku kepentingan. Semangat itu mewarnai pelaksanaan Public Hearing LLDIKTI Wilayah IV yang digelar di Aula Gedung A LLDIKTI Wilayah IV, Bandung, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara LLDIKTI Wilayah IV dengan perwakilan pemangku kepentingandi Jawa Barat dan Banten untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Public Hearing menghadirkan perwakilan pemangku kepentingan dari berbagai unsur seperti pimpinan perguruan tinggi, humas, kerja sama, LPPM, dan sumber daya dari sejumlah perguruan tinggi sebagai representasi pengguna layanan LLDIKTI Wilayah IV. Masukan dari para peserta diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan berbagai layanan di LLDIKTIt.
Membuka kegiatan tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Lukman, menegaskan bahwa pelayanan publik harus mampu menghadirkan kemudahan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, berbagai prosedur yang dijalankan bukan untuk mempersulit perguruan tinggi, melainkan menjaga akuntabilitas serta kepastian hukum dalam setiap layanan.
Selain itu, Lukman menegaskan komitmen LLDIKTI Wilayah IV untuk terus mempercepat layanan kepada perguruan tinggi. Berbagai proses, seperti usulan jabatan fungsional dosen, pembukaan program studi, hingga layanan akademik lainnya, terus diupayakan selesai secepat mungkin agar tidak menghambat aktivitas perguruan tinggi maupun sivitas akademika.
“Kalau bisa diselesaikan hari ini, mengapa harus menunggu besok,” menjadi prinsip yang terus dibangun dalam budaya kerja LLDIKTI Wilayah IV agar setiap layanan memberikan manfaat secara nyata bagi perguruan tinggi.
Menurut Lukman, pelayanan yang cepat bukan sekadar memenuhi target administrasi. Di balik setiap keputusan yang diterbitkan terdapat dampak yang dirasakan banyak pihak, mulai dari dosen yang memperoleh kenaikan jabatan, mahasiswa yang dapat mengikuti wisuda tepat waktu, hingga masyarakat yang memperoleh manfaat dari hadirnya program studi atau perguruan tinggi baru.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta Public Hearing memberikan masukan secara terbuka terhadap seluruh layanan yang telah diterima. Bagi LLDIKTI Wilayah IV, kritik dan saran merupakan bagian penting dalam membangun budaya perbaikan berkelanjutan.
“Kalau layanan kami sudah baik, kami bersyukur. Namun apabila masih ada kekurangan, mohon disampaikan agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Masukan yang dihimpun dalam Public Hearing akan menjadi bagian dari upaya LLDIKTI Wilayah IV meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Setelah sebelumnya memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), LLDIKTI Wilayah IV berkomitmen meningkatkan kualitas layanan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
Melalui forum ini, LLDIKTI Wilayah IV berharap hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan semakin erat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas sekaligus mendukung penguatan tata kelola pendidikan tinggi di Jawa Barat dan Banten.
