Sebanyak 35 perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Bandung berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi melalui Sensus Ekonomi (SE) 2026. Perwakilan PTS di wilayah Bandung berkumpul secara daring dalam kegiatan Pendampingan Pengisian Kuesioner SE 2026, Selasa 26 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan perguruan tinggi untuk memastikan proses pengisian data berjalan tepat, lengkap, dan akurat.
Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Barat, Taufik menjelaskan, SE 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia. Sensus terakhir dilakukan pada 2016, sehingga pembaruan data dinilai penting karena struktur ekonomi telah mengalami banyak perubahan dalam satu dekade terakhir.
“Setelah berjalan 10 tahun, kondisi ekonomi secara struktur sudah terjadi perubahan signifikan, sehingga harus diperbaharui. Tujuannya agar kebijakan yang nanti diambil pemerintah bisa lebih relevan,” ujar Taufik.
Ia menuturkan, dalam sensus kali ini BPS menghimpun informasi dari berbagai sektor ekonomi di Jawa Barat, mulai dari industri, pendidikan, hingga pariwisata. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menghadirkan potret ekonomi yang utuh dan aktual.
Taufik juga memaparkan, terdapat dua metode utama dalam mekanisme pendataan lengkap, yakni pengisian mandiri secara daring dan pengisian bersama melalui program “Ngibar” atau Ngisi Bareng.
“Pada metode mandiri, unit usaha atau institusi mengisi data ekonominya secara online secara independen. Sementara melalui metode Ngibar, para responden mengisi kuesioner secara bersama-sama di bawah pendampingan langsung petugas BPS,” ungkapnya.
Selain metode daring, BPS juga menyiapkan pendataan secara offline melalui mekanisme door to door yang akan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026. Metode ini ditujukan bagi perguruan tinggi yang belum sempat melakukan pengisian mandiri.
“Nanti akan dilakukan wawancara terkait kegiatan perguruan tingginya. Para petugas juga sudah dibekali pelatihan dan etika dalam wawancara,” jelasnya.
Ia menekankan, seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya. Sebab BPS telah menggunakan sistem enkripsi untuk menjaga keamanan data para responden.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah IV, Gina Indriani menyampaikan, pengisian kuesioner ini bukan sekadar kegiatan administratif semata. Data yang diberikan perguruan tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap arah penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional.
“Kegiatan ini bukan hanya mengenai pendataan, tapi juga akan berdampak pada penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan regional,” ucap Gina.
Ia memahami, masih terdapat berbagai kendala teknis yang dihadapi perguruan tinggi saat melakukan pengisian kuesioner. Karena itu, pendampingan langsung dari BPS dinilai penting agar data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau data yang disubmit kurang akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa kurang tepat,” imbuhnya.
Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh PTS di Jawa Barat dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengisi kuesioner Sensus Ekonomi 2026. Sebab data yang baik bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kebijakan dapat hadir lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
